Beberapa waktu terakhir, sebagaimana yang dipublikasikan oleh ekonomi.bisnis.com, disampaikan bahwa Kementerian Agama bersama membentuk satuan tugas haji dan umrah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pembentukan satgas ini menciptakan koordinasi yang lebih ketat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan umrah dan haji.  Dengan adanya satgas ini nantinya menghindari penipuan oleh biro perjalanan.

Dalam menangani persoalan umrah, pihaknya tak bisa sendirian. Oleh karena itu, dibentuk satgas yang bisa menjalankan fungsi saat ada kasus tertentu terkait ibadah umrah dan haji.

Saat ini, terdapat 400 penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terhimpun dalam asosiasi. Sementara, biro umrah tidak resmi tidak dapat dihitung karena beroperasi secara tersembunyi dan berpotensi merugikan jamaah.

Hal inilah yang menyebabkan reputasi PPIU menurun karena biro umrah yang legal dan  bertindak curang. Tindakan curang itu berupa pemberian paket perjalanan yang berbeda antara promosi dan kenyataan yang ada.

Bagi PPIU resmi yang melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan seperti pembekuan dan pencabutan izin usaha. Namun untuk biro umrah ilegal yang tak berizin dalam operasionalnya dapat dijerat pasal penipuan karena tidak memiliki legalitas.

Sementara itu, Ketua Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan pihaknya sangat mendukung adanya satgas haji dan umrah.

Dengan adanya satgas ini, diharapkan aturan sesuai hukuman untuk agen travel haji dan umroh dapat ditegakkan terutama untuk yang ilegal.  Direktur Eksekutif Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Ali Basuki Rochmad berharap satgas ini proaktif mengawasi travel-travel haji dan umrah di seluruh Indonesia.

Selama ini memang pemerintah bersifat pasif dan menunggu adanya laporan atau pengaduan.  Jika ada laporan/pengaduan, biasanya sudah ada korban dari masyarakat dan terjadi kerugian dalam jumlah yang masif. Selain itu, pemerintah harus secara tegas memberikan sanksi kepada agen travel yang melakukan pelarangan.

Pasalnya, banyak peraturan yang dibuat dan sudah banyak satgas yang dibentuk tetapi masih ada pihak swasta yang menabrak regulasi mengenai penyelanggaraan umrah dan haji , baca lebih lanjut di sini

Alhamdulillah, PT. Permata Umat telah mendapatkan izin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kemenag RI no 116 Tahun 2019. Ini menunjukkan bahw tidak perlu khawatir lagi untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai sunnah bersama PT. Permata Umat karena dijamin legalitasnya.

PT. Permata Umat memiliki jadwal kepastian keberangkatan di mana setiap jamaah dapat memilih jadwal yang sesuai dengan keinginannya. Sampai dengan hari ini, PT. Permata Umat tidak pernah mengalami kasus atau kendala selama memberikan pelayanan untuk semua jamaah Umroh yang akan berangkat ke tanah suci